SEJARAH KARANG TARUNA

SEJARAH KELAHIRAN KARANG TARUNA

SEJARAH KARANG KARUNA

Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 diKampung Melayu Jakarta, melalui proses Experimental Project Karang Taruna,kerjasama masyarakat Kampung Melayu /Yayasan Perawatan AnakYatim (YPAY)dengan Jawatan Pekerjaan Sosial/Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial antara lain seperti anak yatim,putus sekolah, mencari nafkah membantu orangtua,dsb. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat kalaitu.

MASA KELAHIRANNYA S/D DIMULAINYA PELITA(1960–1969)

Tahun1960–1969 adalah saat awal dimana Bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan disegala bidang. Instansi-Instansi Sosial di DKI Jakarta(Jawatan Pekerjaan Sosial/Departemen Sosial) berupaya menumbuhkan Karang Taruna–Karang Tarunabaru dikelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial. Pertumbuhan Karang Taruna saat itu terbilang sangat lambat,tahun 1969 baru terbentuk 12 Karang Taruna, hal ini disebabkan peristiwa G30S/PKI sehingga pemerintah memprioritaskan berkonsentrasi untuk mewujudkan stabilitas nasional.

DIMULAINYA PELITAP HINGGA MASUK GBHN(1969–1983)

Salah satu pihak yang berjasa mengembangkan Karang Taruna adalah GubernurDKI JakartaH.AliSadikin(1966-1977).Padasaat menjabat Gubernur, Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi bagitiap Karang Taruna dan membantu pembangunan Sasana Krida Karang Taruna(SKKT). Selain itu Ali Sadikin juga menginstruksikan Walikota,Camat,Lurah dan Dinas Sosial untuk memfungsikan Karang Taruna.

Tahun 1970 Karang Taruna DKI membentuk Mimbar Pengembangan Karang Taruna

(MPKT) Kecamatan sebagai sarana komunikasi antar Karang Taruna Kelurahan.

Sejak itu perkembangan Karang Taruna mulai terlihat marak, pada Tahun 1975

dilangsungkanlah Musyawarah Kerja Karang Taruna, dan pada moment tersebut Lagu Mars Karang Taruna ciptaan Gunadi Said untuk pertama kalinya dikumandangkan.

Tahun 1980 dilangsungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Karang Taruna

di Malang, JawaTimur. Dan sebagai tindak lanjutnya,pada tahun 1981 Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna dengan Surat Keputusan Nomor.13/HUK/KEP/I/1981 sehingga Karang Taruna mempunyai landasan hukum yang kuat.

Tahun 1982 Lambang Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI nomor.65/HUK/KEP/XI/1982,sebagai tindak lanjut hasil Mukernas diGarut tahun 1981.Dalam lambang tercantum tulisan Aditya Karya Mahatva Yodha (artinya: Pejuang yang berkepribadian,berpengetahuan dan terampil)

Pada tahun 1983 Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) mengeluarkan TAPMPR

NomorI/MPR/1983 tentang Garis Besar Haluan Negara(GBHN) yang didalamnya

menempatkan Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda.

MASUK GBHN SAMPAI TERJADI NYA KRISIS

Tahun 1984 terbentuknya Direktorat Bina Karang Karuna; Tahun 1984-1987 sejumlah pengurus/aktivis Karang Taruna mengikuti Program Nakasonemenyongsong abad 21 ke Jepang dalam rangka menambah dan memperluaswawasan;

Tahun 1985 Menteri Sosial menyatakan sebagai Tahun Penumbuhan Karang

Taruna, sedangkan tahun 1987 sebagai Tahun Kualitas Karang Taruna;

Karang Taruna Teladan Tahun 1988 berhasil merumuskan: Pola Gerakan

Keluarga Berencana Oleh Karang Taruna;

Tahun 1988 Pedoman Dasar Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Sosial RI no.11/HUK/1988;

Kegiatan Studi Karya Bhakti,Pekan Bhaktidan Porseni Karang Taruna merupakan kegiatan dalam rangka mempererat hubungan antar Karang Taruna dari sejumlah daerah;

Sasana Krida Karang Taruna(SKKT) sebagai sarana tempat Karang Taruna berlatih dibidang-bidang pertanian dan peternakan.

Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) biasanya diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Karang Taruna. Merupakan forum kegiatan bersama antar Karang Taruna dari sejumlah daerah bersama masyarakat setempat,kegiatannya berupa karya bhakti/pengabdian masyarakat;

Tahun 1996 bekerjasama dengan Depnaker diberangkatkan 159 tenaga dari

Karang Taruna untuk magang kerja ke Jepang antara 1 s/d 3 tahun,dalam

upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai

bidangusaha;

Pelibatan Karang Taruna dalam kesehatan reproduksi remaja diadakan agar Karang Taruna dapat berperan sebagai wahana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi remaja warga karang Taruna;

KARANG TARUNA DALAM SITUASI KRISIS (1997–2004)

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 berkembang menjadi krisis ekonomi, yang

dengan cepat menjadi krisis multi dimensi. Imbas dari krisis tersebut tak urung juga

berdampak pada lamban nya perkembangan Karang Taruna. Puncaknya pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Sosial, Karang Taruna pada umum nya mengalami stagnasi, bahkan matisuri. Konsolidasi organisasi terganggu, aktivitas terhambat dan menurun bahkan cenderung terhenti. Hal tersebut menyebabkan Klasifikasi Karang Taruna menurun walaupun masih ada Karang Taruna yang tetapeksis.

Tahun 2001 Temu Karya Nasional Karang Taruna dilaksanakan di Medan, Sumatera

Utara. Hasil nya antara lain menambah nama Karang Taruna menjadi Karang Taruna

Indonesia, memilih Ketua Umum Pengurus Nasional KTI, serta menyusun Pedoman

Dasar dan Pedoman Rumah Tangga KTI. Hasil TKN tersebut memperoleh tanggapan yang berbeda-beda dari daerah.

PERKEMBANGAN KARANG TARUNA TAHUN 2005 HINGGA SEKARANG

Banten merupakan salah satu Provinsi yang ikut menorehkan sejarah ke-Karang

Taruna-an. Pada tanggal 9-12 April 2005 digelar Temu Karya Nasional V Karang

Taruna Indonesia (TKNVKTI) diPropinsi Banten. Beberapa hal yang dihasilkan pada

TKNV tersebut antara lain:

Pemilihan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) periode 2005-2010;

Perubahan nama KTI menjadi Karang Taruna;

Merekomendasikan Pedoman Dasar Karang Taruna yang baru yang akan ditetapkan oleh MENSOS RI.

Pada tanggal 29 Juni-1 Juli 2005 diselenggaran Rapat Kerja Nasional Karang Taruna (Rakernas Karang Taruna) di Jakarta dalam rangka menyusun program kerja. Pada tahun yang sama, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (pengganti Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 11/HUK/1988), sebagai tindak lanjut rekomendasi Temu Karya Nasional V di Banten. dan pada tanggal 23 – 27 September 2005 diselenggarakan BBKT dan SKBKT di Propinsi DIY dengan peserta lebih kurang 3.000 orang terdiri dari anggota dan pengurus Karang Taruna dari seluruh wilayah Indonesia.

Pengakuan dan Perhatian para penentu kebijakan di negeri ini terhadap keberadaan Karang Taruna di buktikan dengan masuk nya nama Karang Taruna dalam beberapa regulasi atau perundang-undangan. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No.5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PP No.72 & 73 tentang Desa dan Kelurahan serta UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejah teraan Sosial adalah beberapa produk hukum yang didalam nya menempatkan Karang Taruna dengan segala peran dan fungsinya.